Untitled Document
Berita Tekini


Tugas Pokok Dan Fungsi

TUGAS POKOK dan FUNGSI STRUKTUR ORGANISASI

Tugas Pokok

1. Sekretariat dan Sub Bagian

Pasal 5 Peraturan Walikota Samarinda No.30 2016

  1. Sekretariat mempunyai tugas memimpin, membina dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan yang meliputi urusan administrasi penganggaran, akuntansi, pengelolaan keuangan, surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepegawaian , penyusunan program kedinasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta kegiatan umum lainnya.
  2. Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang erada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
  3. Sekretariat membawahkan sub bagian yang dipimpin oleh kepala sub bagian dan bertanggungjawab langsung kepada sekretaris.

 

Sub Bagian Perencanaan Program

Pasal 7 Peraturan Walikota Samarinda No.30 2016

Sub Bagian Perencanaan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 1 mempunyai tugas :

  1. Mengkoordinir pengumpulan bahan penyusun dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja);
  2. Menyusun dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi  Pemerintah (Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja);
  3. Melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
  4. Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksananaan kegiatan Badan;
  5. Mengumpulkan data lintas bidang sebagai bahan dokumen dinas;
  6. Mengkoordinir laporan bulanan pelaksanaan kegiatan Badan;
  7. Mengkoordinir penyusunan RKA/DPA/DPPA Badan;
  8. Menyusun laporan tahunan Badan;
  9. Melakksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan;
  10. Mengumpulkan dan menganalisa data hasil pelaksanaan program dan kegiatan Badan;
  11. Membuat pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
  12. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
  13. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Sub Bagian Keuangan

Pasal 8 Peraturan Walikota Samarinda No. 30 Thn 2016
 
Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 2 mempunyai tugas :
  1. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  2. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan;
  3. Memeriksa/meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Oermintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU), Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang (SPP-TU) dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. Melaksanakan verifikasi SPP;
  5. Melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan dinas;
  6. Melaksanakan penyiapan surar perintah membayar (SPM);
  7. Melaksanakan verifiksi harian atas penerimaan;
  8. Menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
  9. Menyusun neraca keuangan dinas;
  10. Mengkoordinir dan meneliti anggaran perubahan dinas;
  11. Menyusun laporan keuangan dinas;
  12. Membuat pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
  13. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
  14. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 9 Peraturan Walikota Samarinda No.30 Thn 2016

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas :

  1. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  2. Melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan ketatausahaan;
  3. Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
  4. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantir dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
  5. Melaksanakan rencanan kebutuhan alat-alat kantor, barang inventaris kantor/rumah tangga;
  6. Melaksanakan pencatatan, pengadministrasian dan pengelolaan barang daerah dab aset daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas;
  7. Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan Dinas;
  8. Mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
  9. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian dan penempatan pegawai non struktural dan fungsional;
  10. Menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
  11. Mengelola informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pembantu melalui website maupun permintaan data langsung;
  12. Menyusun tatalaksana dan Standar Pelayanan penanganan pengaduan dan pemberian informasi;
  13. Melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
  14. Memfasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
  15. Menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
  16. Membuat pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
  17. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
  18. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15 Peraturan Walikota Samarinda No.30 Thn 2016

  1. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja mempunyai tugas membantu kelancaran tugas Kepala Dinas dalam merumuskan penyusunan kebijakan teknis bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja dan pengkordinasian tugas antar unsur lingkup Dinas maupun dengan perangkat daerah terkait dengan menyelenggarakan kegiatan pelayanan teknis kedinasan sesuai norma, standar dan prosedur yang berlaku.
  2. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
  3. Bidang Penempatan Kerja dan Perluasan Kerja membawahkan seksi yang dipimpin oleh kepala seksi dan bertanggungjawab langsung kepada kepala bidang.


Fungsi

Sekretariat

Pasal 6 Peraturan Walikota Samarinda No.30 Thn 2016

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi;

  1. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan kesekretariatan;
  2. Pengoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  3. Pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
  4. Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
  5. Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan, kepustakaan dan layanan informasi dan pengaduan;
  6. Pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
  7. Pengelolaan anggaran Dinas dan penerimaan Dinas/retribusi;
  8. Pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
  9. Pelaksanaan verifikasi surat pertanggungjawaban keuangan;
  10. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
  11. Fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);
  12. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat/pelanggan;
  13. Pengelolaan pengaduan mesyarakat sesuai tugas fungsi Dinas;
  14. Pengelolaan informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
  15. Pengkoordinasian pengelolaan data, pengembangan sistem teknologi informasi/aplikasi untuk aplikasi yang digunakan lintas bidang pada Dinas;
  16. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
  17. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
  18. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 

Tugas Pokok

2. Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja

Pasal 15 Peraturan Walikota Samarinda No.30 Thn 2016

  1. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja mempunyai tugas membantu kelancaran tugas Kepala Dinas dalam merumuskan penyusunan kebijakan teknis bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja dan pengkordinasian tugas antar unsur lingkup Dinas maupun dengan perangkat daerah terkait dengan menyelenggarakan kegiatan pelayanan teknis kedinasan sesuai norma, standar dan prosedur yang berlaku.
  2. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
  3. Bidang Penempatan Kerja dan Perluasan Kerja membawahkan seksi yang dipimpin oleh kepala seksi dan bertanggungjawab langsung kepada kepala bidang.

A. Seksi Informasi Pasar Kerja dan Penyuluhan Bimbingan

Pasal 17 Peraturan Walikota Samarinda No.30 Thn 2016

Seksi Informasi Pasar Kerja dan Penyuluhan Bimbingan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 1 mempunyai tugas:

  1. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan bidang informasi pasar kerja dan penyuluhan bimbingan jabatan;
  2. Menyiapkan bahan dalam merumuskan kebijakan teknis bidang informasi pasar kerja dan penyuluhan bimbingan jabatan;
  3. Melaksanakan pelayanan perantaraan kerja;
  4. Melaksanakan pengumpulan Informasi Pasar Kerja dan Bursa Kerja;
  5. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, data klasifikasi jabatan, penyiapan dan penyebarluasan informasi jabatan;
  6. Menyusun dan mengolah data informasi Pasar Kerja;
  7. Melaksanakan penyuluhan dan bimbingan jabatan kepada masyarakat Pencari Kerja, Siswa sekolah lanjutan tingkat atas, Mahasiswa, penyandang cacat, pemuda, wanita dan lanjut usia;
  8. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas sesuai kewenangannya;
  9. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
  10. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 18  Peraturan Walikota Samarinda No.30 Thn 2016

Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 2 mempunyai tugas:

  1. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan di bidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi ;
  2. Melaksanakan pembinaan dan penempatan Tenaga Kerja Umum, Tenaga Kerja Pemuda dan Wanita, Tenaga Kerja Penyandang Cacat dan Usia Lanjut serta Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri;
  3. Melaksanakan pembinaan dan penempatan tenaga kerja Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN);
  4. Melaksanakan pembinaan dan penempatan tenaga kerja asing yang bekerja di perusahaan di wilayah Daerah;
  5. Melaksanakan monitoring penempatan tenaa kerja pemuda dan wanita, penyandang cacat dan usia lanjut serta pembatasan penggunaan tenaga kerja asing;
  6. Melaksanakan pemberian ijin Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS), Ijin Bursa Kerja Khusus (BKK) dan Perusahaan Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI);
  7. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang transmigrasi;
  8. Melaksanakan koordinasi dan integrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi;
  9. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas sesuai kewenangannya;
  10. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
  11. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Seksi Perluasan Kerja dan Pembinaan Sektor Informal

Pasal 19 Peraturan Walikota Samarinda No.30 Thn 2016

Seksi Perluasan Kerja dan Pembinaan Sektor Informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 3 mempunyai tugas :

  1. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan bidang perluasan kerja dan pembinaan sektor informal.
  2. Menyiapkan bahan dalam merumuskan kebijakan teknis di bidang perluasan kerja dan pembinaan sektor informal.
  3. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan tenaga kerja mandiri dari tenaga kerja kerja sektor informal;
  4. Melaksanakan pengembangan teknologi teknologi tepat guna, padat karya, pemberdayaan pendampingan dan kerja sama antar lembaga.
  5. Melaksanakan penyebarluasan Informasi Teknologi Tepat Guna untuk tenaga kerja mandiri dalam rangka perluasan tenaga kerja.
  6. Melaksanakan pembinaan usaha mandiri profesional bagi lulusan sekolah lanjutan tingkat atas dan sarjana;
  7. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas sesuai kewenangannya.
  8. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
  9. Melaksanakan tugas lainnya yang dibberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Fungsi

Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan KerjaPasal 16 Peraturan Walikota Samarinda No.30 Thn 2016

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dadlam Pasal 15 ayat 1 Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja mempunyai fungsi:

  1. Pelaksanaan penyusunan perumusan perencanaan program kebijakan teknis dan metode penyelenggaraan upaya pelayanan umum dan pengkoordinasian dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dengan menyelenggarakan kegiatan penempatan tenaga kerja dan perluasan antar unsur Dinas maupun dengan perangkat daerah terkait;
  2. Pelaksanaan tuas kedinasan dalam penyusunan pedoman dan pemberian petunjuk teknis untuk kelancaran tugas bawahan, pengkoordinasian pemberian pelayanan informasi pasar kerja, penyuluhan bimbingan jabatan, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, perluasan kerja dan pembinaan tenaga kerja sektor informal;
  3. Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan pembinaan Tenaga Kerja Mandiri Sarjana (TKMS);
  4. Pengarahan kepada pencari kerja melalui Informasi Pasar Kerja (Bursa Kerja);
  5. Bimbingan terhadap pelaksanaan Antar Kerja Antar Lokal (AKAL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN);
  6. Perijinan serta pembatasan Tenaga Kerja Asing;
  7. Bimbingan pelaksanaan dan penempatan tenaga kerja pemuda, wanita, penyandang cacat dan usia lanjut;
  8. Perijinan Lembaga Pelayanan Penempatan Swasta, Bursa Kerja Khusus, Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Perusahaan Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI);
  9. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi
  10. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan program strategis ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang searah kebijakan umum daerah;
  11. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
  12. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Tugas Pokok 

3. Pelatihan Tenaga Kerja

Pasal 10 Peraturan Walikota Samarinda No. 30 2016
  1. Bidang Pelatihan Tenaga Kerja mempunyai tugas memimpin, membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis, dalam pemberian pelayanan teknis manajemen ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dengan menyelenggarakan kegiatan pelatihan kerja tenaga kerja.
  2. Bidang Pelatihan Tenaga Kerja dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung Kepala Dinas.
  3. Bidang Pelatihan Tenaga Kerja membawahkan seksi yang dipimpin oleh kepala seksi dan bertanggung jawab langsung pada kepala bidang.

Pasal 12 Peraturan Walikota Samarinda No. 30 2016

Seksi Pelatihan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c angka 1 mempunyai tugas :

  1. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan bidang pelatihan tenaga kerja;
  2. Menyusun dan menyiapkan rencanan pelatihan sesuai dengan kebutuhan pelatihan dari masyarakat;
  3. Menyusun dan menyiapkan materi pelatihan yang akan diberikan kepada peserta pelatihan;
  4. Menyusun jadwal dan Tenaga Pelatih (Susunan) dalam melaksanakan pelatihan;
  5. Menyelenggarakan pelatihan sesuai dengan rencana kegiatan;
  6. Melaksanakan pendaftaran dan seleksi terhadap calon peserta pelatihan;
  7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam penyelenggaraan pelatihan yang dilakukan oleh Lembaga Latihan Swasta (LLS), Pemerintah dan Perusahaan;
  8. Menginventarisir dan menyusun data pelatihan yang telah dilaksanakan;
  9. Mengoordinir pelaksanaan dan kerjasama yang dilakukan dengan perusahaan sebagai pengguna dalam penempatan lulusan peserta magang;
  10. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas sesuai kewenangannya;
  11. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
  12. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan / pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 13 Peraturan Walikota Samarinda No. 30 2016

Seksi Pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c angka 2 mempunyai tugas :

  1. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan bidang pemagangan;
  2. Menyusun dan menyiapkan rencana dan materi program pemagangan berbasis pengguna;
  3. Menyusun jadwal dan Tenaga Pelatih (InSusunan) dalam melaksanakan kegiatan pemagangan;
  4. Menyelenggarakan program pemagangan berbasis pengguna sesuai dengan rencana kegiatan;
  5. Melaksanakan monitoring, bimbingan dan evaluasi dalam penyelenggaraan pemagangan yang dilakukan oleh Lembaga Latihan Swasta (LLS), Pemerintah dan Perusahaan;
  6. Menginventarisir dan menyusun data pemagangan yang telah dilaksanakan;
  7. Mengoordinir pelaksanaan dan kerjasama yang dilakukan dengan perusahaan sebagai pengguna dalam penempatan lulusan peserta magang;
  8. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas sesuai kewenangannya;
  9. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
  10. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan / pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. 

Pasal 14 Peraturan Walikota Samarinda No. 30 2016

Seksi Kerjasama Kelembagaan dan Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf 3 angka c mempunyai tugas:

  1. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan bidang pemagangan;
  2. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
  3. Melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan latihan/kursus yang dilaksanakan oleh Lembaga Latihan Swasta, Pemerintahan maupun perusahaan;
  4. Menyiapkan standarisasi dan melaksanakan test kualifikasi dan perijinan lembaga latihan swasta, pemerintah dan perusahaan;
  5. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan sertifikasi tenaga kerja;
  6. Memroses permohonan izin Lembaga Latihan Swasta dengan melakukan survey sebelum izin dikeluarkan;
  7. Menginventarisir kelembagaan latihan swasta, pemerintah dan perusahaan yang mencakup jumlah lulusan, kualifikasi, lokasi dan fasilitas pelatihan serta inSusunan dan kejuruan pelatihan yang dimiliki;
  8. Melaksanakan uji kompetensi dan akreditasi lembaga latihan;
  9. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas sesuai kewenangannya;
  10. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
  11. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan / pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Fungsi

Pasal 11 Peraturan Walikota Samarinda No. 30 2016

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) Bidang Pelatihan Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan penyusunan perumusan perencanaan program kebijakan teknis dan metode penyelenggaraan upaya pelayanan umum dan pengkoordinasikan dibidang pelatihan tenaga kerja baik antar unsur Dinas maupun dengan perangkat daerah terkait sesuai norma, standar dan prosedur yang berlaku diarahkan oleh Kepala Dinas dan searah kebijakan umum Daerah;
2. Pelaksanaan tugas kedinasan dalam penyusunan pedoman dan pemberian petunjuk teknis untuk kelancaran tugas bawahan, pengkoordinasian pemberian pelayanan pelatihan tenaga kerja, pemagangan, kerjasama kelembagaan dan sertifikasi;
3. Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan penyelenggaraan pelatihan yang dilaksanakan oleh Balai Latihan Kerja (BLK), pelaksanaan standarisasi, sertifikasi, kompetensi tenaga kerja dan melaksanakan test kualifikasi dan perizinan bagi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), Pelatihan Sistem On The Job Training (OJT) dan pemagangan diperusahaan;
4. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan program strategis ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang searah kebijakan umum Daerah;
5. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
6. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan – undangan.


Tugas Pokok

4. Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja

Bagian Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja
 
1. Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja mempunyai tugas memimpin, membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis, dalam pemberian pelayanan teknis manajemen ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dengan menyelenggarakan kegiatan hubungan insurtial dan persyaratan.
2. Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan betanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
3. Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja membawahkan seksi yang dipimpin oleh kepala seksi dan bertanggungjawab langsung kepada kepala bidang.

Pasal 27

Seksi Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f angka a mempunyai tugas :

1. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja;
2. Menyiapkan bahan dalam merumuskan kebijakan teknis yang berkaitan dengan tugasnya
3. Melaksanakan pembinaan hubungan industrial dan persyaratan kerja pada Perusahaan Swasta dan Baan Usaha 4. Milik Negara (BUMN)/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
5. Melaksanakan pembinaan pembuatan Peraruran Perusahaan (PP), Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) dan Perjanjian Kerja (PK);
6. Melaksanakan sosiaslisasi dan penyuluhan Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja;
7. Menyiapkan bahan, merencanakan dan melaksanakan siding komisi pengupahan dalam rangka penetapan standar Upah Minimum;
8. Mengumpulkan dan mengolah Kebutuhan Hidup Minimum dalam rangka pertimbangan penetapan (UMK), upah minimum provinsi (UMP) dan upah minmum regional (UMR)/ upah minimum sector reginal (UMSR);
9. Melaksanakan monitoring (UMK), upah minimum regional (UMR)/ upah minimum sector regional (UMSR) di perusahaan;
10. Melaksanakan pembinaan terhadap program jaminan sosial dan kesejahteraan tenaga kerja yang dikoordinasikan dengan bidang pengawasan ketenagakerjaan;
11. Melaksanakan peamantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas sesuai kewenagannya;
12. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah; dan
13. Melakasanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pemimpin sesuai dengan ketentuan peraturan perudngang-undangan.

Pasal 28

Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f angka 2 mempunyai tugas:

  1. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
  2. Menyiapkan bahan dalam merumuskan kebijakan teknis yang berkaitan dengan tugasnya;
  3. Melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan Hubungan Industrial kepada masyarakat pengusaha dan pencari kerja;
  4. Melaksanakan penyuluhan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan;
  5. Melaksanakan pembinaan pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial dan PHK;
  6. Menerima pegaduan peselisihan Hubungan Industrial dan PHK dari pekerja maupun perusaha;
  7. Melaksanakan pengadaan pemerantaraan bagi yang berselisih untuk penyelesaian secara mufakat;
  8. Membuat Putusan Anjuran sesuai Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan;
  9. Menyelesaikan kasus Unjuk Rasa / Mogok sesuai keputusan yang berlaku.
  10. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas sesuai kewenangannya;
  11. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
  12. Melaksanakan gugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 29 

Seksi Organisasi Pekerja dan Organisasi Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f angka 3 mempunyai tugas:

  1. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan organisasi pekerja dan organisasi pengusaha;
  2. Menyiapkan bahan dalam merumuskan kebijakan teknis yang berkaitan dengan tugasnya;
  3. Melaksanakan pembinaan Organisasi Pekerja (Serikat Pekerja) dan Organisasi Pengusaha (APINDO/KADIN);
  4. Melaksanakan pembinaan Lembaga Kerja Sama Bipartit dan Tripartit;
  5. Melaksanakan siding Lembaga Kerja Sama Tripartit;
  6. Melaksanakan pendaftaran Serikat Pekerja dan Lembaga Kerja Sama Bipartit sesuai dengan pelaksanaan pembinaan terhadap Lembaga Kerja Sama Bipartit dan Tripartit;
  7. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksana tugas sesuai kewenangannya;
  8. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
  9. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan / pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Fungsi

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan penyusunan perumusan perencanaan program kebijakan teknis dan metode penyelenggaraan upaya pelayanan umum dan pengkoordinasian dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasiaan denga menyelenggarakan kegiatan hubungan industrialdan persyaratan kerja baik antar unsud Dinas maupun dengan perangkat daerah terkait;
2. Pelaksanaan tugas kedinasan dalam penyusunan pedoman dan pemberian petunjuk teknis untuk kelancaran tugasa bawahan;
3. Pengkoordinasian pemberian pelayanan hubungan industrial dan persyaratan kerja, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, organisasi pekerja dan organisasi pengusaha;
4. Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan pembinaan dan pembentukan Lembaga Kerja Sama Biparit dan Lembaga Kerja Sama Tripartit, program KB di perusahaan untuk pekerja dan pengusaha menuju Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS);
5. Pembuatan Peraturan Perusahaan (PP) dan Kesepakatan Kerja Bersama (KB) dan Perjanjian Kerja (PK);
6. Pembinaan dalam rangka pengembangan dan peningkatan pengupahan dan jaminan sosial;
Sosialisasi dan penyuluhan pelaksanaan serta monitoring upah minimum kota (UMK), upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum regional (UMR) / upah minimum sector regional (UMSR) di perusahaan.
7. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan program strategis ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang searah kebijakan umum daerah;
8. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
9. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan / pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Tugas Pokok

5. Produktivitas dan Kewirausahaan

Pasal 20 Peraturan Walikota No.30 Thn 2016

  1. Bidang Produktivitas dan Kewirausahaan kerja mempunyai tugas memimpin, membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis, dalam pemberian pelayanan teknis manajemen ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dengan menyelengarakan kegiatan peningkatan produktivitas dan kewirausahaan.
  2. Bidang Produktivitas dan Kewirausahaan kerja dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
  3. Bidang Produktivitas dan Kewirausahaan kerja membawahkan seksi yang dipimpin oleh kepala seki dan bertanggungjawab langsung kepada kepala bidang.

Pasal 22 Peraturan Walikota Thn 2016

Seksi Promosi Produktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e angka 1 mempunyai tugas :

  1. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan promosi produktivitas;
  2. Menyiapkan bahan dalam merumuskan kebijakan teknis yang berkaitan dengan tugasnya;
  3. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
  4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penerapan program pengembangan promosi produktivitas;
  5. Menyiapkan bahan sosialisasi dan promosi produktivitas kepada masyarakat melalui pemasaran program, pamflet, brosur dan pameran;
  6. Menyelenggarakan bahan mutu dan produktivitas;
  7. Melaksanakan pemberian anugrah produktivitas dan kualitas;
  8. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas sesuai kewenangannya;
  9. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
  10. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
       Pasal 23 Peraturan Walikota No.30 Thn 2016

Seksi Bimbingan dan Konsultasi Produktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e angka 2 mempunyai tugas :

  1. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan bimbingan dan konsultasi produktivitas;
  2. Menyiapkan bahan dalam merumuskan kebijakan teknis yang berkaitan dengan tugasnya;
  3. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksanakan tepat waktu;
  4. Melaksanakan klinik dan jejaring produktivitas terhadap dunia usaha agar terciptanya dunia usaha yang sehat;
  5. Menyiapkan bahan usulan penilaian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang berprestasi baik tingkat kota maupun provinsi untuk peningkatan motivasi UMKM;
  6. Menyusun data perusahaan kecil, menengah dan sektor informal lainnya yang belum memiliki motivasi usaha dan telah mengikuti pelatihan dalam rangka pembinaan selanjutnya;
  7. Menyiapkan bahan layanan bimbingan dan konsultasi peningkatan produktivitas terhadap perusahaan dan pihak terkait agar terciptanya dunia usaha yang sehat;
  8. Menginventarisir kelengkapan bahan dan data yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan informasi dan sosialisasi produktivitas serta melakukan monitoring setiap kegiatan sosialisasi bimbingan dan konsultasi;
  9. Melaksanakan pelatihan pengembangan produktivitas kepada perusahaan kecil, menengah, dan besar;
  10. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas sesuai kewenangannya;
  11. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
  12. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24 Peraturan Walikota No.30 Thn 2016

Seksi Pengembangan Kewirasahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf 3 angka 3 mempunyai tugas 

  1. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan pengembangan kewirausahaan;
  2. Menyiapkan bahan dalam merumuskan kebijakan teknis yang berkaitan dengan tugasnya;
  3. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
  4. Menginventarisir susunan tenaga pelatihan program dan kegiatan pengembangan kewirausahaan;
  5. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan  norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pelatihan manajemen kewirausahaan dan bimbingan konsultasi;
  6. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis dan evalluasi dibidang pengembangan kewirausahaan;
  7. Melaksanakan pelatihan pengembangan kewirausahaan kepada perusahaan kecil, menengah dan besar;
  8. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas sesuai kewenangan;
  9. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
  10. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

Pasal 21 Peraturan Walikota No.30 Thn 2016

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) Bidang Produktivitas dan Kewirausahaan Kerja mempunyai fungsi:

  1. Penyusunan dan pelaksaan rencana program dan kegiatan di bidang produktivitas dan kewirausahaan kerja ;
  2. Pelaksanaan penyusunan perusumusan pernecanaan program kebijakan teknis dan metode penyelenggaraan upaya pelayanan umum;
  3. Pengkoordinasian di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dengan menyelenggarakan kegiatan peningkatan produktivitas dan kewirausahaan baik antar unsur Dinas maupun dengan perangka daerah terkait;
  4. Pelaksanaan tugas kedinasan dalam penyusunan pedoman dan pemberian petunjuk teknis untuk kelancaran tugas bawahan;
  5. Pengkoordinasian pemberian dengan Lembaga Produktivitas Daerah dan Badan Peningkatan Produktivitas dan kewirausahaan;
  6. Pelaksanaan dan pengkoordinasian dengan Lembaga Produktivitas Daerah dan Badan Peningkatan Produktivitas Daerah dalam upaya meningkatkan produktivitas tenaga kerja;
  7. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan program strategis ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yangh searah kebijakan umum daerah;
  8. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
  9. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 30 
 
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagaian tugas Dinas Tenaga Kerja sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
 
Pasal 31
  1. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terdiri dari sejumlag tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.
  2. Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
  3. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
  4. Jenis dan jenjang jabatan fungsional serta rincian tugas jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
7. UPT 
  1. UPT adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas;
  2. UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 2 (dua) klasifikasi meliputi : a) UPT kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional; dan b) UPT kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil terdiri atas pelaksana dan kelompok jabatan fungsional.
  3. Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota  setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Jajak Pendapat

 Untitled Document

Statistik Kunjungan

68.574

Pengunjung hari ini : 126
Total pengunjung : 68.574
Hits hari ini : 9.116
Total Hits : 10.176.451
Pengunjung Online : 30
IP Anda
: 3.239.129.91
 Untitled Document

Link Terkait

APLIKASI ONLINE