Untitled Document
Berita Tekini


Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja

Tugas Pokok


Pasal 292 Peraturan Walikota No.23 Thn 2008

  1. Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja yang merupakan unsur pelaksana teknis manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang bertugas dan berkewajiban membantu kelancaran tugas-tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja dalam merumuskan penyusunan kebijakan teknis bidang hubungan industrial dan persyaratan kerja dan pengkoordinasian tugas antar unsur lingkup dinas maupun dengan SKPD terkait dengan menyelenggarakan kegiatan pelayanan teknis kedinasan sesuai norma, standar dan prosedur yang berlaku.
  2. Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam menyelenggarakan kegiatan kedinasan berkedudukan langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas Tenaga Kerja.

Pasal 293 Peraturan Walikota No.023 Thn 2008

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja yang merupakan unsur pembantu dan pelaksana pelayanan teknis Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok memimpin, membina, mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis, dalam pemberian pelayanan teknis, dalam pemberian pelayanan teknis manajemen ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dengan menyelenggarakan kegiatan hubungan industrial dan persyaratan kerja yang diarahkan oleh Kepala Dinas sesuai kebijakan umum daerah.


Fungsi


Pasal 294 Peraturan Walikota No.023 Thn 2008

Dalam meyelenggarakan tugas pokoknya Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja sebagaimana dimaksud Pasal 293 diatas, mempunyai fungsi sesuai tanggung jawab dan kewenangannya antara lain :
  1. Pelaksanaan penyusunan perumusan perencanaan program kebijakan teknis dan metode penyelenggaraan upaya pelayanan umum dan pengkoordinasian di bidang ketenagakerjaan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dengan menyelenggarakan kegiatan hubungan industrial dan persyaratan kerja baik antar unsur Dinas maupun dengan SKPD terkait sesuai norma, standar dan prosedur yang berlaku yang diarahkan oleh Kepala Dinas dan searah kebijakan umum daerah.
  2. Pelaksanaan tugas kedinasan dalam penyusunan pedoman dan pemberian petunjuk teknis untuk kelancaran tugas-tugas bawahan, pengkoordinasian pemberian pelayanan hubungan industrial dan persyaratan kerja, penyelesaian perselisihan hubungan kerja, organisasi pekerja dan pengusaha.
  3. Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan pembinaan dan pembentukan LKS Bipartit dan LKS Tripartit, program KB di perusahaan untuk pekerja dan pengusaha menuju Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS), pembuatan Peraturan Perusahaan (PP) dan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) dan Perjanjian Kerja (PK), pembinaan dalam rangka pengembangan dan peningkatan pengupahan dan jaminan sosial, sosialisasi dan penyuluhan pelaksanaan serta Monitoring UMK, UMP dan UMR/UMSR di perusahaan.
  4. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan program strategis ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang searah kebijakan umumn daerah dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan dan atau diperintahkan oleh Kepala Dinas sesuai ruang lingkup tupoksi dan tanggung jawab kewenangannya.

Layanan Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja

Jenis Layanan Persyaratan Dasar Hukum
Biaya
Waktu Penyelesaian
 

Jajak Pendapat

Bagaimana Penilaian Anda Tentang Update Informasi Lowongan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda ?
Sangat Baik
Baik
Cukup Baik
Kurang
Anti spam



Untitled Document

Statistik Kunjungan

519.704


Pengunjung hari ini : 61
Total pengunjung : 519.704
Hits hari ini : 268
Total Hits : 16.117.526
Pengunjung Online : 3

IP Anda

: 54.158.183.188
Untitled Document

Link Terkait





APLIKASI ONLINE