Untitled Document


Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja

Tugas Pokok


Pasal 268 Peraturan Walikota No.023 Thn 2008

  1. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja yang merupakan unsur pelaksana teknis manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang bertugas dan berkewajiban membantu kelancaran tugas-tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja dalam merumuskan penyusunan kebijakan teknis bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja dan pengkoordinasian tugas antar unsur lingkup dinas maupun dengan SKPD terkait dengan menyelenggarakan kegiatan pelayanan teknis kedinasan sesuai norma, standar dan prosedur yang berlaku.
  2. Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam menyelenggarakan kegiatan kedinasan berkedudukan langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas Tenaga kerja.

Pasal 269 Peraturan Walikota No.023 Thn 2008

Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja yang merupakan unsur pembantu dan pelaksana pelayanan teknis Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok memimpin, membina, mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis, dalam pemberian pelayanan teknis manajemen ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dengan menyelenggarakan kegiatan penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja yang diarahkan oleh Kepala Dinas sesuai kebijakan umum daerah.



Fungsi


Pasal 270 Peraturan Walikota No.023 Thn 2008

Dalam menyelenggarakan tugas pokonya Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja sebagaimana dimaksud Pasal 269 diatas, mempunyai fungsi tanggung jaeab dan kewenangannya antara lain :
  1. Pelaksanaan penyusunan peumusan perencanaan program kebijakan teknis dan metode penyelenggaraan upaya pelayanan umum dan pengkoordinasian di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dengan menyelenggarakan kegiatan penempatan tenagakerja dan perluasan kerja baik antar unsur Dinas maupun dengan SKPDterkait sesuai norma, standar dan prosedur yang berlaku yang diarahkan oleh Kepala Dinas dan searah kebijakan umum daerah.
  2. Pelaksanaan tugas kedinasan dalam penyusunan pedoman dan pemberian petunjuk teknis untuk kelancaran tugas-tugas bawahan, pengkoordinasian pemberian pelayanan penempatan dan penyaluran tenaga kerja dan transmigrasi, teknologi tepat guna dan perluasan kerja.
  3. Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan pembinaan Tenaga Kerja Mandiri Sarjana (TKMS), pengarahan kepada pencari kerja melalui Informasi Pasar Kerja (Bursa Kerja), bimbingan terhadap pelaksanaan Antar Kerja Antar Lokal (AKAL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN), perijinan serta pembatasan Tenaga Kerja Asing, bimbingan pelaksanaan dan penempatan tenaga kerja pemuda, wanita, penyandang cacat dan usia lanjut, perijinan Lembaga Pelayanan Penempatan Swasta, Bursa Kerja Khusus, Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Perusahaan Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI), urusan pemerintahan di bidang ketransmigrasian.
  4. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan program strategis ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang searah kebijakan umum daerah dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan dan atau diperintahkan oleh Kepala Dinas sesuai ruang lingkup tupoksi dan tanggung jawab kewenangannya.

Layanan Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja

Pelayanan AK.I s/d AK.V
Jenis Layanan Persyaratan Dasar Hukum
Biaya
Waktu Penyelesaian
  • AK.I, Kartu Tanda Pendaftaran Pencari Kerja
  • AK.II, Kartu Induk Pencari Kerja (Data Pencaker)
  • AK.III, Kartu Lowongan Pekerjaan
  • AK.IV, Kartu Panggilan Kepada Pencaker
  • AK.V, Surat Pengantar Calon Tenaga Kerja, terdiri dari 2 bagian :       
1. Untuk Mengisi Lowongan       
2. Pencaker Tersebut Diterima/Ditolak





  1. Pencari Kerja Datang Sendiri   Ke Disnaker Kota Samarinda   (Tidak Dapat Diwakilkan)
  2. Fotocopy Ijazah Dari SD s/d   Terakhir 
  3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk   (KTP) Setempat 
  4. Pas Photo 3x4 cm = 2 Lembar 
  5. Pengalaman Kerja, Sertifikat   Khusus/Keterampilan (Kalau ada)





  1. Undang - Undang No. 13 Tahun   2003 Tentang Keternagakerjaan
  2. Undang - Undang No. 7 Tahun   1981, Tentang Wajib Lapor    Ketenagakerjaan Di Perusahaan
  3. Keppres No. 04 Th. 1980 Tentang,   Wajib Lapor Lowongan    Di Perusahaan
  4. Permenakertrans No. 72 Th. 2008   Tentang Penempatan Tenaga   Kerja





Tidak Ada 10 -15 Menit
 

Jajak Pendapat

Bagaimana Penilaian Anda Tentang Update Informasi Lowongan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda ?
Sangat Baik
Baik
Cukup Baik
Kurang
Anti spam



Untitled Document

Statistik Kunjungan

690.098


Pengunjung hari ini : 586
Total pengunjung : 690.098
Hits hari ini : 9.973
Total Hits : 19.841.407
Pengunjung Online : 8

IP Anda

: 107.20.120.65
Untitled Document

Link Terkait





APLIKASI ONLINE