Untitled Document


Produktivitas dan Kewirausahaan

Tugas Pokok


Pasal 304 Peraturan Walikota No.023 Thn 2008

  1. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan yang merupakan unsur pelaksana teknis manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang bertugas dan berkewajiban mambantu kelancaran tugas-tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja dalam merumuskan penyusunan kebijakan teknis bidang pengawasan ketenagakerjaan dan pengkoordinasian tugas antar unsur lingkup dinas maupun dengan SKPD terkait dengan menyelenggarakan kegiatan pelayanan teknis kedinasan sesuai norma, standar dan prosedur yang berlaku.
  2. Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam menyelenggarakan kegiatan kedinasan berkedudukan langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas Tenaga Kerja.

Pasal 305 Peraturan Walikota No.023 Thn 2008

Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan yang merupakan unsur pembantu dan pelaksana pelayanan teknis Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok memimpin, membina, mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis, dalam pemberian pelayanan teknis manajemen ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dengan menyelenggarakan kegiatan pengawasan ketenagakerjaan yang diarahkan oleh Kepala Dinas sesuai kebijakan umum daerah.


Fungsi


Pasal 306 Peraturan Walikota No.023 Thn 2008

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 305 diatas, mempunyai fungsi sesuai tanggung jawab dan kewenangannya antara lain :

  1. Pelaksanaan penyusunan perumusan perencanaan program kebijakan teknis dan metode penyelenggaraan upaya pelayanan umum dan pengkoordinasian di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dengan meyelenggarakan kegiatan pengawasaan ketenagakerjaan baik antar unusr Dinas maupun dengan SKPD terkait sesuai norma, standar dan prosedur yang berlaku yang diarahkan oleh Kepala Dinas dan searah kebijakan umum daerah.
  2. Pelaksanaan tugas kedinasan dalam penyusunan pedoman dan pemberian petunjuk teknis untuk kelancaran tugas-tugas bawahan, pengkoordinasian pemberian pelayanan norma kerja umum, santunan, asuransi dan kesehatan, pembinaan K3.
  3. Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan pembinaan dan pengawasan tenaga kerja wanita, anak dan orang muda, penelitian terhadap persyaratan permohonan ijin penyimpangan waktu kerja dan waktu istirahat, ijin kerja malam wanita, pembinaan dan pengawasan jaminan sosial dan kesejahteraan pekerja, pengawasan pemeriksaan dan penelitian terhadap penggunaan mesin uap, bejana tekan, mekanik, listrik, konstruksi bangunan serta alat keselamatan kerja, pemeriksaan dan pengujian peralatan teknis yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan kerja, pengawasan dan penyidikan terhadap pelanggaran norma kerja, keselamatan, kesehatan dan jaminan sosial tenaga kerja.
  4. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan program strategis ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang searah kebijakan umum daerah dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan dan atau diperintahkan oleh Kepala Dinas sesuai ruang lingkup tupoksi dan tanggung jawab kewenangannya.

 

Layanan Bidang Produktivitas dan Kewirausahaan

Jenis Layanan Persyaratan Dasar Hukum
Biaya
Waktu Penyelesaian
Wajib lapor tenaga kerja di Perusahaan - Akte notaris
- SIUP
- TDP
Undang-undang No. 7 Tahun 1981 Berdasarkan Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang retribusi dan pajak daerah, tidak dipungut biaya. 3 (Tiga) Hari kerja setelah berkas lengkap
Akte Pengawasan Ketenagakerjaan
1. Akte notaris
2. SIUP
3. TDP
4. Wajib Lapor undang-undang No. 7 tahun 1981
1. Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951
2. Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003
3. Berdasarkan peraturan nomor 03/MEN/1984
Berdasarkan Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang retribusi dan pajak daerah, tidak dipungut biaya. 3 (Tiga) Hari kerja setelah berkas lengkap
Rekomendasi Pelaksanaan Penyimpangan Waktu Kerja dan Istirahat
Ketenagakerjaan
1. Akte notaris
2. SIUP
3. TDP
4. Wajib Lapor undang-undang No. 7 tahun 1981
1. Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003
2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEP-102/MEN/2004
Berdasarkan Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang retribusi dan pajak daerah, tidak dipungut biaya. 3 (Tiga) Hari kerja setelah berkas lengkap
 

Jajak Pendapat

Bagaimana Penilaian Anda Tentang Update Informasi Lowongan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda ?
Sangat Baik
Baik
Cukup Baik
Kurang
Anti spam



Untitled Document

Statistik Kunjungan

690.104


Pengunjung hari ini : 592
Total pengunjung : 690.104
Hits hari ini : 10.210
Total Hits : 19.841.644
Pengunjung Online : 11

IP Anda

: 107.20.120.65
Untitled Document

Link Terkait





APLIKASI ONLINE