Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda

Tugas Pokok

Sekretariat

Pasal 5 Peraturan Walikota Samarinda No.30 2016

Sekretariat mempunyai tugas memimpin, membina dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan yang meliputi urusan administrasi penganggaran, akuntansi, pengelolaan keuangan, surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepegawaian , penyusunan program kedinasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta kegiatan umum lainnya.

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang erada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Sekretariat membawahkan sub bagian yang dipimpin oleh kepala sub bagian dan bertanggungjawab langsung kepada sekretaris.

Sub Bagian Perencanaan Program

Pasal 7 Peraturan Walikota Samarinda No.30 2016

Sub Bagian Perencanaan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 1 mempunyai tugas :

Mengkoordinir pengumpulan bahan penyusun dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja);
Menyusun dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja);
Melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksananaan kegiatan Badan;
Mengumpulkan data lintas bidang sebagai bahan dokumen dinas;
Mengkoordinir laporan bulanan pelaksanaan kegiatan Badan;
Mengkoordinir penyusunan RKA/DPA/DPPA Badan;
Menyusun laporan tahunan Badan;
Melakksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan;
Mengumpulkan dan menganalisa data hasil pelaksanaan program dan kegiatan Badan;
Membuat pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sub Bagian Keuangan

Pasal 8 Peraturan Walikota Samarinda No. 30 Thn 2016

Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 2 mempunyai tugas :

Menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan;
Memeriksa/meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Oermintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU), Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang (SPP-TU) dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Melaksanakan verifikasi SPP;
Melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan dinas;
Melaksanakan penyiapan surar perintah membayar (SPM);
Melaksanakan verifiksi harian atas penerimaan;
Menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
Menyusun neraca keuangan dinas;
Mengkoordinir dan meneliti anggaran perubahan dinas;
Menyusun laporan keuangan dinas;
Membuat pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 9 Peraturan Walikota Samarinda No.30 Thn 2016

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas :

Menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
Melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan ketatausahaan;
Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantir dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
Melaksanakan rencanan kebutuhan alat-alat kantor, barang inventaris kantor/rumah tangga;
Melaksanakan pencatatan, pengadministrasian dan pengelolaan barang daerah dab aset daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas;
Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan Dinas;
Mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
Menyelenggarakan administrasi kepegawaian dan penempatan pegawai non struktural dan fungsional;
Menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
Mengelola informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pembantu melalui website maupun permintaan data langsung;
Menyusun tatalaksana dan Standar Pelayanan penanganan pengaduan dan pemberian informasi;
Melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
Memfasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
Menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
Membuat pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

Pasal 6 Peraturan Walikota Samarinda No.30 Thn 2016

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi;

Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan kesekretariatan;

Pengoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;

Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;

Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan, kepustakaan dan layanan informasi dan pengaduan;

Pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;

Pengelolaan anggaran Dinas dan penerimaan Dinas/retribusi;

Pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;

Pelaksanaan verifikasi surat pertanggungjawaban keuangan;

Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;

Fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat/pelanggan;

Pengelolaan pengaduan mesyarakat sesuai tugas fungsi Dinas;

Pengelolaan informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu;

Pengkoordinasian pengelolaan data, pengembangan sistem teknologi informasi/aplikasi untuk aplikasi yang digunakan lintas bidang pada Dinas;

Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;

Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan

Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.